TERKINI

Mewariskan Trah dan Tahta "Kepala Daerah"

Pernyataan Mulyadi Jayabaya, Bupati Lebak yang gamblang mengusung Iti Octavia, anggota DPR RI dari Partai Demokrat yang juga anak pertama perempuan dari Mulyadi Jayabaya untuk menjadi Bupati Lebak berikutnya -- menyentakan kita pada sebuah kata yang bernada negatif, yaitu feodalisme.

Kata feodalisme disematkan pada sistem monarki atau kerajaan di Eropa abad 15 merupakan sebuah sistem kekuasaan yang didalamnya terdiri dari keluarga bangsawan. Sistem ini tidak mengenal pemilihan, tetapi tahta dan jabatan diwariskan kepada trahnya atau keturunannya. Sistem ini juga dipastikan tidak mengenal komptensi jabatan atau kecakapan orang yang akan memangku jabatan tersebut. Syaratnya hanya satu, memiliki pertalian darah atau akses keluarga kepada pusat kekuasaan.

Pernyataan Mulyadi Jayabaya atau JB memicu persepsi tentang jabatan kepala daerah yang berusaha diwariskan kepada anaknya, Iti Octavia di tengah-tengah sistem demokrasi, yaitu Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).

JB pun berdalih tidak ada halangan anak perempuannya untuk menjadi Bupati Lebak. Setiap warga negara berhak memilih dan dipilih menjadi kepala daerah. Sebaliknya, JB menilai, anaknya cakap dan banyak berjasa dalam pembangunan Kabupaten Lebak selama dua kali periode JB menjabat Bupati Lebak. Contoh jasa anaknya itu disebutkan soal menggelontornya dana dari pusat yang berasal dari dana daerah tertinggal alias daerah miskin.

Kita tidak ingin berdebat soal kecakapan atau kapabelitas Iti Octavia dalam memangku jabatan Bupati Lebak. Kita juga tidak ingin menyoroti tata cara JB mendorong anaknya melalui sebuah proses Pemilukada Kabupaten Lebak nanti.

Kita hanya merasa miris dengan kondisi di Provinsi Banten yang kini dicengkram dengan feodalisme di tengah-tengah alam demokrasi. Coba cermati di Kota Cilegon. Iman Aryadi menjabat Walikota Cilegon setelah ayahnya, Aat Syafaat menjabat Walikota Cilegon  selama dua priode. Telusuri juga pertalian darah atau keluarga terhadap pejabat-pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon.

Pertalian darah atau keluarga menjadi lebih gamblang manakala menelusuri cengkraman feodlisme yang ada di Provinsi Banten. Gubernur dijabat Rt Atut Chosiyah SE. Sekdanya, Muhadi yang masih keluarga dari jalur adiknya. Telisik juga pejabat-pejabat eselon II dan eselon III yang sebagian besar memiliki akses keluarga. Hal serupa juga bisa ditemukan di lingkungan DPRD Provinsi Banten baik Setwan maupuna anggota DPRD.

Yang lebih mencengangkan adalah pertalian darah antara kepala daerah. Gubernur Banten memiliki pertalian darah dengan Wakil Bupati Lebak, Rt Tatut Chasanah, yiatu sebagai adik kandung. Walikota Tangsel, Airin Rachmy Diany merupakan adik ipar atau istri adik kandungnya, Tb Hery Wardhana. Sedangkan Tb Chaerul Jaman, Walikota Serang merupakan adik tiri dari Gubernur Banten. Dan, Wakil Bupati Pandeglang, Hj Haryani atau Iye adalah ibu tiri dari Gubernur Banten.

Rumor pun beredar bahwa Rt Atut Chosiyah SE, Gubernur Banten tengah menyiapkan sang putra mahkota untuk menggantikannya menjadi Gubernur Banten. Ini baru rumor yang baru akan terbukti pada tahun 2017 setelah Atut sudah tidak bisa lagi mencalonkan diri menjadi Gubernur Banten.

Fakta ini memang pahit, feodalisme tumbuh subur di Banten di tengah alam demokrasi. Sebuah fakta yang sulit dinalar bagi para pakar. Jawabannya hanya satu, masyarakat kita belum siap dengan demokrasi. Dan, sejarah panjang Indonesia di masa lampau memang tidak mengenal demokrasi. Yang dikenal adalah sistem kerajaan. Miris memang. (imn)

TEKNO

ADVETORIAL

  • Ketua DPRD Provinsi Banten Sementara Asep Rahmatullah meminta agar Undang-undang No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tidak disalahgunakan pihak yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu, terutama pemohon secara perorangan.
    Menurutnya, permintaan informasi publik tersebut harus jelas peruntukannya.

OPINI

Ginanjar Hambali*

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh dalam sambutan pada pelaksanaan upacara bendera memperingati HUT ke-69 Kemerdekaan Republik Indonesia, di kantor Kemdikbud, Minggu (17/08/2014) menyatakan

Beberapa tahun terakhir ini, masalah kenakalan dan kriminalitas remaja terus meningkat baik jumlah maupun kualitasnya.