"JIKA PERS MERUGIKAN, JANGAN MAIN HAKIM SENDIRI, ADUKAN KE DEWAN PERS", pesan ini disampaikan oleh mediabanten.com dan Dewan Pers.

TERKINI

BKN Masih Verifikasi Tenaga Honorer Kategori I di Tiga Daerah

REPORTER: 
sp
EDITOR: 
mdika

Serang - Badan Kepegawaian Nasional (BKN) masih melakukan verifikasi terhadap data-data tenaga honorer kategori I di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Lebak. Untuk itu, hingga saat ini belum  ada kepastian kapan nama-nama honorer tersebut akan diumumkan.

Kepala Bidang Pendayagunaan Aparatur Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Ganis Dipenogoro mengatakan, tiga hari yang lalu pihaknya telah menanyakan kepastian itu ke BKN, namun belum ada jawaban pasti. “Data-datanya mungkin masih ada di Wakil Presiden atau di pihak terkait untuk dilakukan verifikasi,” kata Ganis, Selasa (24/4).

Dia menjelaskan, tiga lingkup pemerintahan itu memang masih harus didata tenaga honorernya, sebab pengajuan namanya melebihi 500 orang. Akan tetapi, hal itu tidak hanya terjadi di tiga pemerintahan, melainkan di 16 daerah lainnya di Indonesia. “Untuk daerah yang mengajukan nama lebih dari 500 orang, BKN wajib melakukan verifikasi ulang. Meski verifikasi itu telah dilakukan, tapi hingga saat ini BKN belum bisa mengumumkan hasilnya. Padahal daerah lainnya sudah,” ujarnya.

Dilanjutkan, daerah lain yang sudah diumumkan tenaga honorernya pada Selasa (10/4) lalu adalah tenaga honorer di lingkup pemerintahan Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. “Enam lingkup pemerintahan yang sudah diumumkan nama-namanya melalui media massa adalah daerah yang mengajukan tenaga honorer dibawah 500 orang,” jelas Ganis.

Sedangkan, kata dia, berdasarkan data yang dihimpun dari BKN tentang data tenaga honorer, Kabupaten Lebak dilakukan verifikasi ulang karena tenaga honorernya mencapai 646 orang, Kabupaten Serang berjumlah 662, sementara di lingkup pemerintahan provinsi berjumlah 797. (sp)

KORUPSI

  • Serang – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap APBD Banten tahun anggaran 2013 rupanya sedang dibidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. Penyidikan yang akan dilakukan oleh Kejati Banten ini, menunggu Pemprov Banten memenuhi rekomendasi yang disampaikan BPK RI Perwakilan Banten.

TEKNO

ADVETORIAL

OPINI

Beberapa tahun terakhir ini, masalah kenakalan dan kriminalitas remaja terus meningkat baik jumlah maupun kualitasnya.

Ada banyak sisi untuk melihat apa-apa saja problematika dan tantangan yang dihadapi pemuda Banten hari ini dan di masa depan. Saya ingin melihatnya dari satu sisi saja, yaitu pemuda sebagai obyek pasar.